Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memilik harapan dan rasa sayang yang besar terhadap keberadaan dan kemajuan koperasi di seluruh Indonesia. Selain itu koperasi di Indonesia dapat mampu memberikan sumbangsih terhadap perekonomian dan PDB nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam acara Temu Bisnis Jaringan Induk Koperasi Unit Desa (KUD), di Jakarta, Selasa (17/12).
“Presiden menginginkan koperasi bisa kembali tumbuh dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional,” kata Wamenkop Ferry.
Wamenkop menjelaskan, akan segera dikeluarkan Perpres penyaluran pupuk langsung dari produsen ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum koperasi. “Hal ini dinyatakan Presiden Prabowo sebagai upaya pengembangan untuk membesarkan nama koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa,” kata Wamenkop.
Selain itu, lanjut Wamenkop, Presiden Prabowo juga sudah mengeluarkan Keppres pengampunan bagi kredit macet petani dan nelayan periode 1998-1999, hapus buku dan hapus tagih. “Kedua kebijakan Presiden ini bertujuan agar koperasi bisa kembali memberikan andil bagi perekonomian nasional,” kata Wamenkop.
Yang pasti, Wamenkop menjelaskan bahwa Kemenkop memiliki 16 program strategis yang bakal meningkatkan peran dan kinerja koperasi di Indonesia ke depan. “Tahun depan, Insya Allah, kita akan segera memiliki UU Perkoperasian yang baru menggantikan UU 1992 yang sudah jadul,” kata Wamenkop.
Bahkan, tak lama lagi, koperasi juga bakal segera memiliki bank sebagai pengganti Bank Bukopin yang sudah diambilalih swasta asing. “Tahun depan, kita akan memiliki bank koperasi digital,” kata Wamenkop.
Bukti lainnya, Wamenkop menyebutkan, ada dorongan besar dari pemerintah agar koperasi terlibat dalam produksi minyak goreng. “Koperasi akan punya pabrik kelapa sawit mini hingga pabrik minyak goreng yang dikelola koperasi,” kata Wamenkop.
Di industri susu, Wamenkop meyakinkan para peternak sapi perah dan koperasi susu bahwa semua produksi peternak lokal harus bisa diserap Industri Pengolahan Susu (IPS). “Koperasi harus memiliki pabrik pengolahan susu sendiri, yang juga bisa sebagai bahan baku untuk IPS,” tukas Wamenkop.
Begitu juga di sektor produksi energi biomassa dimana pada tahun 2025, sekitar 10% akan diproduksi koperasi. “Itu terbuat dari bahan baku kaliandra dan sawit, yang dikelola koperasi, kemudian produknya bisa dijual ke Pertamina atau pihak lainnya,” terang Wamenkop.
Di industri tekstil, juga tidak jauh beda. Dengam sudah terbentuknya Koperasi Syarikat Dagang Kauman sebagai antisipasi turunnya industri tekstik nasional akibat gempuran tekstil impor. “Para pelaku usaha besar, kecil, hingga perajin batik berkumpul membentuk koperasi itu. Bahkan, hasil produksi dari GKBI bisa disalurkan ke koperasi batik,” kata Wamenkop.
Bukti kecintaan pemerintah Presiden Prabowo terhadap koperasi juga bisa dilihat di sektor pertambangan. Saat ini, koperasi sudah diberi izin bisa mengelola sumur sumur minyak eks tambang dengan menghasilkan 15 barrel perhari. “Ini merupakan keberhasilan koperasi di sektor migas dan Menteri ESDM sudah menyetujui,” ungkap Wamenkop.
Terkini, lanjut Wamenkop, pemerintah melibatkan koperasi dalam program pengadaan 3 juta rumah bagi rakyat. “Nantinya, koperasi bisa turut membangun rumah-rumah murah tersebut, dan tentunya dengan harga jual yang lebih murah,” tutup Wamenkop.
Program-program lainnya adalah membentuk KOP.ID Superapps Koperasi, pengembangan Koperasi Ojek Online, merevitalisasi KUD, suplai bahan pokok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyaluran beras bersama Bulog.
(aro)
